KEPUTUSAN  KEPALA UPTD PUSKESMAS KEMUSU I

                                                                 NO :……………………………………………………..

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN PENGADUAN

DI UPTD PUSKESMAS KEMUSU II KABUPATEN BOYOLALI

KEPALA UPTD PUSKESMAS KEMUSU I

Menimbang :

a. bahwa untuk memperlancar penanganan pangaduan diperlukan adanya pedoman dalam proses penanganan aduan, maka dibutuhkan standar operasional prosedur (SOP) Penanganan Aduan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Kemusu I, tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Pengaduan pada UPTD Puskesmas Kemusu I;

 

Mengingat   :

  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peranserta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
  10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 125);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik ( Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2013 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 140 );

 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU      :

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Pengaduan pada UPTD Puskesmas Kemusu I Kabupaten Boyolali  sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA       :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan  di  Kemusu

pada tanggal, 4 Juli 2017

KEPALA UPTD PUSKESMAS KEMUSU I,

KABUPATEN BOYOLALI

 

 

dr.HENDRA ISTIARSO